About Me


POTO-POTO KU 6/25/2013 06:52:00 PM


PEMUJA MU 5/31/2013 12:35:00 AM


Dari balik layar aku melihatnya. Sepasang mata yang bulat sempurna. Mata yang memantulkan harapan dan cita-cita. Sangat serasi dengan bibirnya yang merah merekah. Bibir yang tak pernah berhenti melepas senyum paling manis. Hanya dengan melihatnya, kegalauan  tugas dan kegiatan kampus mendadak sirna. Saat malam menjelang, saat itu juga ku tutup pintu kamarku dan perlahan mendekati leptop yang sedari tadi masih menyala. Kemudian, pandanganku langsung tertuju pada logo bernama google, lalu dengan tangkasnya jemari ini mulai menari dan menuliskan sebuah kata "facebook". Ku pandangan satu demi satu senyum manis yang ada di photo profil itu dan ku baca semua kata-kata harian yang ada di akun twitter itu. Aku hanya mampu melihat dan membaca yang terkadang membuat hati ini berontak tak terima dengan keadaan ini.

INTEGRASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL 5/30/2013 04:34:00 AM

Oleh: Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag.[1]

   A. Pendahuluan

Hingga hari ini, isu integrasi hukum pidana Islam dalam hukum nasional selalu menjadi topik yang kontroversial, baik di kalangan ahli hukum positif maupun di kalangan ahli hukum Islam. Upaya penegakan hukum pidana Islam ini bisa jadi dimotivasi oleh suksesnya sejumlah upaya sebelumnya dari umat Islam Indonesia untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan keyakinannya.

Hukum Islam misalnya, telah tersirat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria, di mana perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan hukum dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud telah terbit pada tahun 1977, yaitu P.P.No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, hukum Islam pun mendapat tempat yang kuat dalam menentukan sahnya perkawinan. Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf) melalui Inpres No.1 tahun 1991, merupakan hasil dari upaya yang berkesinambungan dari pemikir-pemikir Islam.[2] Bahkan pada masa pemerintahan B.J.Habibie yang relatif singkat, telah ditetapkan pula Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.[3] Puncaknya adalah dengan diresmikannya Mahkamah Syari’ah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 4 Maret 2003, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1424 H. Sebelumnya pemerintah telah memberikan hak istimewa dan otonomi daerah bagi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjadikan syari’at Islam sebagai hukum yang berlaku di sana.

HUKUMAN MATI (Pergumulan antara Normativitas Islam dan HAM) 5/30/2013 04:29:00 AM

     Oleh: Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag *

             Abstrak
The polemic over the death penalty remains a term of unfinished discourse and endless point of views and issues. However, a vast number of lawgivers have offered ideas but, unfortunately, they are still presented within Islamic paradigm. Meanwhile, sharp-critics have been given over Islamic criminal law in which the death penalty, which is commonly regarded as violating human rights, is still applied.
This article tries to overlook the death penalty from Islamic criminal law perspective, shows the values of its axiology norms, and addresses its relation with human rights issues. Its purpose is to not only rise and offer the new valuable perspective in which it is in so long time down, but also give highly valuable contribution for the development of the Indonesian criminal law.

CONTOH SURAT KUASA 5/30/2013 03:49:00 AM

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
“KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA”


SURAT KUASA 

Yang bertanda tangan di bawah ini :             
Nama                : 
Umur                 : 
Agama             
Pekerjaan           : 
Alamat              : 
    Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.